PALI, LARAS DIGITALL.COM- Miris!!!, Kebocoran pipa minyak PT Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai (PHE RT) di Desa Betung Barat, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali terjadi beberapa hari lalu. Namun, hingga saat ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten PALI diduga belum melakukan pengecekan lapangan, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi kerusakan lingkungan.
Hendra Saputra, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Nusantara Kabupaten PALI mengungkapkan keprihatinannya atas keterlambatan respons dari DLH Kabupaten dalam menangani kebocoran pipa minyak PT PHE di Desa Betung Barat dan memicu pertanyaan tentang efektivitas pengawasan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten PALI.
"Kami sangat khawatir dampak kebocoran pipa minyak PT PHE di pinggir jalan lintas ini terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kami mendesak DLH PALI untuk segera turun ke lapangan dan mengambil tindakan untuk memastikan kegiatan PT PHE tidak membahayakan lingkungan dan masyarakat. Kami juga meminta untuk memberikan sanksi jika PT PHE tidak mematuhi peraturan lingkungan hidup" Ungkapnya, Jumat (16/05/2025).
Hendra Saputra, menilai bahwa kinerja DLH Kabupaten PALI buruk dalam menangani kasus kebocoran pipa PT PHE . Karena, DLH PALI kurang responsif, lambat dalam merespons, dan enggan memberikan sanksi tegas atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT PHE. DLH PALI menunjukkan bahwa tidak efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas lingkungan hidup di Kabupaten PALI.
"Kami menilai kinerja DLH Kabupaten PALI buruk dalam menangani kasus kebocoran pipa PT PHE. Dugaan pelanggaran aturan oleh PT PHE, seperti penanganan Asal jadi, hanya menggelamkan dan mengecor beton pipa yang bocor, menyebabkan kebocoran berulang-ulang, Kami mendesak DLH PALI untuk memberikan sanksi yang tegas kepada PT PHE dan memastikan perusahaan tersebut mematuhi peraturan lingkungan hidup," tegas Hendra.
Lanjut Hendra, bahwa DLH PALI, sebagai lembaga yang digaji oleh negara, telah membuat Kabupaten PALI malu karena seringkali menggunakan mobil fasilitas dari perusahaan yang bermasalah saat melakukan pengawasan lapangan. Hal ini menunjukkan kurangnya independensi dan profesionalisme DLH PALI dalam melakukan pengawasan lingkungan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan kredibilitas lembaga tersebut.
"Selain kinerja DLH PALI yang dinilai buruk, kami menduga adanya konflik kepentingan karena DLH PALI seringkali menggunakan mobil fasilitas dari perusahaan yang bermasalah saat pengawasan lapangan. Apakah ini tidak mempengaruhi independensi DLH PALI Sebagai lembaga yang digaji negara, DLH PALI seharusnya menjaga independensi dan profesionalisme, karena kami sebagai LSM MACAN tidak menerima fasilitas dari negara, namun biasa melakukan pengawasan dan advokasi dengan menggunakan mobil pribadi kami," ungkapnya.
Masih Hendra, kami minta Bupati PALI untuk mencari pejabat DLH yang berintegritas dan berani dalam melakukan pengawasan lingkungan secara efektif dan transparan. Selain itu, LSM MACAN juga mendesak Inspektorat dan Kejaksaan untuk segera memeriksa DLH PALI terkait dugaan penyalahgunaan fasilitas dan potensi kerugian negara, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten PALI.
"Kami meminta Bupati PALI untuk mencari pejabat DLH yang berani dan efektif dalam melakukan pengawasan lingkungan, tanpa bertele-tele. Kami juga mendesak Inspektorat dan Kejaksaan untuk segera memeriksa DLH PALI terkait penggunaan fasilitas negara dan potensi kerugian negara dalam kasus penggunaan fasilitas perusahaan saat melakukan dinas luar. Jika ditemukan kerugian negara, maka harus segera ditindaklanjuti dan dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,"ujarnya.
Kabid Penaatan dan Penataan Kapasitas DLH PALI, Fitriah M Noor, ketika dihubungi wartawan melalui pesan WhatsApp mengenai kasus kebocoran pipa PT PHE dan permasalahan sering penggunaan fasilitas perusahaan, hanya menjawab bahwa DLH PALI akan turun ke lapangan pada hari Selasa.
"Hari Selasa," tulis Fitriah M Noor, Kabid Penaatan dan Penataan Kapasitas DLH PALI, saat dihubungi wartawan melalui pesan WhatsApp pada Jumat (16/05/2025) tulisnya singkat. (Dewa)